politicalphishing.com — Tajikistan, sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, baru-baru ini telah mengesahkan serangkaian undang-undang yang signifikan dalam mengekang praktik-praktik Islam tertentu. Langkah ini, seperti dilaporkan oleh media lokal Asia Plus, dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Tajikistan sebagai inisiatif untuk mempertahankan nilai-nilai budaya nasional dan menghindari ekstremisme.
Rincian Regulasi yang Diberlakukan:
- Pelarangan Pakaian Islam:
Undang-undang baru melarang penggunaan hijab dan pakaian tradisional Islam lainnya. Presiden Tajikistan menekankan bahwa langkah ini penting untuk menjaga nilai-nilai budaya nasional dan menghindari penyebaran tahayul serta ekstremisme. - Pembatasan pada Perayaan Idul Fitri dan Idul Adha:
Warga negara dilarang merayakan dua hari raya besar Islam, Idul Fitri dan Idul Adha, melalui undang-undang yang bertujuan untuk mengatur ulang cara perayaan dan upacara keagamaan. - Kebijakan Pencukuran Jenggot:
Berdasarkan laporan dari BBC tahun 2016, pria di Tajikistan diwajibkan mencukur atau menipiskan jenggot mereka untuk menghindari penyebaran paham Islam radikal dan mengurangi pengaruh asing. - Restriksi Akses Masjid bagi Anak-anak di Bawah 18 Tahun:
Anak-anak di bawah umur 18 tahun dilarang memasuki masjid kecuali pada hari-hari raya keagamaan yang diresmikan oleh negara. Orang tua yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi. - Penutupan Masjid:
Pada tahun 2017, tercatat hampir dua ribu masjid ditutup oleh pemerintah, dengan klaim bahwa inisiatif tersebut adalah permintaan dari warga setempat, seperti dilaporkan oleh Euro News. - Transformasi Masjid Menjadi Fasilitas Publik:
Menurut laporan dari Asia News, masjid yang tidak mendapatkan izin resmi dari otoritas terkait diubah fungsinya menjadi berbagai fasilitas umum, seperti kedai teh, tempat pangkas rambut, pusat kebudayaan, klinik medis, dan taman kanak-kanak.
Adanya kebijakan ini telah memicu kekhawatiran dari kelompok pembela hak asasi manusia, yang menyoroti potensi pelanggaran kebebasan beragama. Namun, pemerintah berargumen bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Kebijakan-kebijakan ini menandai usaha pemerintah Tajikistan dalam mengontrol praktik keagamaan di ruang publik, dengan tujuan utama adalah memperkuat identitas budaya dan menjaga integritas nilai-nilai nasional dari pengaruh eksternal yang tidak diinginkan.