Link Slot : slot depo 5k
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan aparat terkait memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka soal kehadiran personel TNI di lingkungan Kejaksaan Agung. Ia menyampaikan hal tersebut sebagai bentuk keprihatinan terhadap kabar penempatan tentara di institusi sipil, yang menurutnya membutuhkan kejelasan fungsi dan dasar hukum.
“Saya ingin mendengar alasan yang tegas dan resmi, kenapa TNI ada di Kejaksaan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat militer di lembaga sipil bisa menimbulkan interpretasi beragam di masyarakat, terutama soal netralitas dan kewenangan institusi.
Puan juga meminta pemerintah menjelaskan, apakah keterlibatan TNI di Kejaksaan bersifat pengamanan teknis, pendampingan, atau bagian dari kerja sama resmi antar-instansi. Menurutnya, publik berhak mengetahui dasar dan tujuan penempatan tersebut agar tidak muncul kecurigaan atau spekulasi yang bisa memperkeruh situasi hukum nasional.
Sebagai Ketua DPR, Puan menyatakan dirinya mendukung upaya penguatan penegakan hukum, termasuk sinergi antarlembaga. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap bentuk kolaborasi harus tetap dalam koridor konstitusi dan sesuai dengan tugas pokok masing-masing institusi.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung dan TNI belum mengeluarkan penjelasan resmi soal detail penugasan tersebut. Namun sejumlah media melaporkan bahwa sejumlah personel TNI terlihat berada di lingkungan Kejaksaan dalam beberapa waktu terakhir, yang kemudian menimbulkan tanda tanya dari berbagai kalangan, termasuk DPR.
Puan menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah segera menjelaskan hal ini kepada publik. “Semua institusi harus saling menjaga kepercayaan rakyat, termasuk dengan menjelaskan segala sesuatu secara terbuka,” ujarnya.